BUGISWARTA.com, JAKARTA -- Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera) menggelar sarasehan bertema "Penangkapan Ikan Terukur Harus Memberikan Keadilan dan Kesejahteraan Nelayan" pada Jumat, 10 Januari 2025, di Kumpul JKT Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi nelayan Indonesia terkait kebijakan kelautan.
Ketua Umum Ampera, Makbul Ramadhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas unjuk rasa nelayan di berbagai daerah yang menolak kebijakan Vessel Monitoring System (VMS).
"Ampera berinisiatif mengadakan sarasehan ini untuk mendengarkan langsung kekhawatiran para nelayan dan membahas solusi atas kebijakan yang dirasa kurang berpihak pada mereka," ungkap Makbul.
Sarasehan tersebut menghadirkan berbagai narasumber, antara lain Karim Muhammad (Dewan Pakar Kesatuan Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia), Hendra Wiguna (Ketua Umum Kesatuan Pelajar, Pemuda, dan Mahasiswa Pesisir Indonesia), Halwani (Ketua Umum Nelayan Tepian Negeri), Budi Santoso (Komunitas Perikanan Tulungagung), dan Muhammad Jefry (Komunitas Nelayan Pulau Sembilan Sinjai). Selain itu, turut hadir para pemuda pegiat kemaritiman.
Diskusi sarasehan difokuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dengan penekanan pada beberapa isu utama, yaitu:
Akses Laut Terbatas
Batasan wilayah hingga 12 mil untuk nelayan kecil dinilai tidak cukup mendukung aktivitas mereka.
Kebijakan VMS
Biaya pemasangan dan pemeliharaan VMS yang mencapai Rp15-20 juta dianggap memberatkan nelayan kecil, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Implementasi BBM Satu Harga
Meski kebijakan ini telah diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal sehingga menyulitkan nelayan.
"Para peserta sepakat untuk mendorong pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar meninjau ulang kebijakan terkait PIT dan VMS, serta memastikan keterlibatan nelayan dalam proses penyusunan kebijakan," tambah Makbul.
Selain itu, peserta juga meminta pemerintah untuk meningkatkan efektivitas distribusi BBM Satu Harga melalui penegakan kebijakan yang konsisten.
Ampera bersama komunitas nelayan berencana menyampaikan hasil sarasehan ini kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan. Harapannya, kebijakan ke depan dapat lebih berpihak pada kebutuhan nelayan kecil, sehingga mendukung keberlanjutan hidup mereka di seluruh Indonesia.
"Sejalan dengan prinsip yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan harus selalu berpihak kepada rakyat kecil," pungkas Makbul.