BUGISWARTA.com, Jakarta – Kabar baik untuk calon jemaah haji, Kementerian Agama RI memastikan bahwa biaya ibadah haji tahun 2025 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan komitmen Pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan tertib.
“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sedang direvisi sesuai arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi ini akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja),” ujar Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024), usai menghadiri rapat bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji.
Romo Syafi’i menambahkan, pembentukan Panja Haji dijadwalkan pada 30 Desember 2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Selanjutnya, pemerintah dan DPR akan memutuskan besaran penurunan biaya haji tahun 2025.
“Yang jelas, biaya haji tahun 2025 akan lebih murah. Meski DPR sedang reses, mereka akan bersidang di masa reses demi kepentingan bangsa. Setelah itu, rapat panja akan memutuskan besaran biaya haji,” jelasnya.
Penurunan biaya haji akan diupayakan melalui efisiensi komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, dan transportasi. Biaya penerbangan, yang menjadi komponen terbesar—mencakup 35-40% dari total biaya haji—akan menjadi fokus efisiensi. Komponen lainnya juga akan dirasionalisasi untuk mencapai biaya yang ideal.
“Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Kami sedang meninjau ulang manajemen biaya agar lebih efektif,” tegas Romo.
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI terkait penggunaan Uang Muka BPIH guna menyelesaikan kontrak di Armuzna, sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
“Kontrak di Armuzna harus segera diselesaikan agar kita tidak kalah cepat dengan negara lain. Ini penting untuk memastikan jemaah mendapat fasilitas terbaik, seperti tenda dan layanan lainnya, yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” tambah Romo.
Pemerintahan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan pro-rakyat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, upaya maksimal dilakukan agar jemaah dapat beribadah dengan khusyu’ di tanah suci dan meraih kemabruran.