BUGISWARTA.COM, Jakarta - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendorong penuntasan masalah Hak dan Asasi Manusia (HAM) di Papua dengan pemerataan ekonomi.
"Kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena saat ini yang diserang merupakan perempuan, orang tua hingga anak kecil," ujar Prabowo saat debat pertama capres pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12).
Selain itu, Prabowo menyebut permasalahan di Papua bukan perkara ketidakadilan semata seperti yang diklaim oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurutnya, banyak faktor lain yang membuat konflik di Papua tak mudah untuk diselesaikan.
"Harus ada keadilan, tetapi tidak sesederhana itu Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi, ini lah yang masalahnya tidak gampang," kata Prabowo.
Prabowo pun mendorong dialog untuk menyelesaikan permasalahan Papua.
"Saya sependapat, kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog, ini masalah bangsa, ini harus semua kekuatan kita rangkul," ujar Prabowo.
Ia memaparkan untuk mengatasi masalah HAM di Papua adalah dengan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap HAM.
Prabowo menyatakan Presiden Jokowi adalah presiden RI paling baik soal pembangunan di Papua. "Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua," kata Prabowo.
"Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua," sambungnya.
Ia mengakui masalah HAM adalah aspek yang harus diutamakan. Namun Jokowi pada periode pemerintahannya sudah membuktikan perwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua.
"Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah permerintahan pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia," jelas Prabowo.
Prabowo juga bertekad melanjutkan pembangunan di Papua yang sudah dimulai pada periode pemerintahan ini. Dia akan mewujudkan kemajuan ekonomi, pelayanan sosial, dan jaminan keamaman untuk masyarakat Papua dari ancaman separatis-teroris.
"Dan menjamin penegakan hak asasi manusia," ucapnya.
Sebelum kedua paslon Anies dan Ganjar Pranowo membicarakan soal Papua, Prabowo tercatat sudah terlebih dahulu berkontribusi untuk permasalahan di Papua, contohnya adalah pernah menjadi pimpinan militer dalam operasi penyelamatan sandera warga sipil.
Peristiwa yang melibatkan Prabowo itu dikenal dengan sebutan Operasi Mapenduma. Operasi pembebasan sandera Mapenduma adalah operasi militer dengan tujuan membebaskan peneliti dari Ekspedisi Lorentz 95. Para peneliti disandera kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam peristiwa krisis sandera Mapenduma.
Pelaksana operasi ini sebagian besar dilakukan oleh anggota Kopassus. Operasi ini dimulai pada 8 Januari 1996 silam terutama sejak dilaporkannya peristiwa penyanderaan itu dan dipimpin oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Komandan Kopassus.