BUGISWARTA.com, JAKARTA - Ketua Bidang Politik Hukum dan keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf memberikan catatan akhir tahun yang terjadi di tahun 2022.
Ia menyebutkan ada beberapa catatan yang terkait lanskap politik dan hukum nasional yang terdiri dari menguatnya wacana Presiden 3 periode, ditundanya Pemilu 2024, Trandingya kasus Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, Pengesahan RKUHP hingga Pencapresan Anies Baswedan.
Adanya wacana perpanjangan Presiden menjadi 3 Periode tersebut, Ia menyoroti munculnya hal itu muncul dari tokoh yang mempunyai jabatan strategis di Indonesia.
"Tentu perlu dicermati soal wacana penundaan pemilu yang selalu datang dari para tokoh strategis di Indonesia, seperti Ketua MPR dan beberapa menteri yang sedang menjabat saat ini. Ini berpotensi merupakan gerakan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) yang berlindung dibalik proses tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berlangsung," ujar Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Al Muzammil Yusuf dalam keterangannya, Senin (2/1/2023).
Beliau juga menambahkan, permasalahan pemilu , Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus menjaga kredibilitas agar pesta demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.
" KPU dan Bawaslu wajib menjaga legitimasi Pemilu 2024 sebagai cara untuk menghasilkan pemerintahan dan kepemimpinan bangsa. Karenanya KPU diharapkan dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu," sambungnya.
Dalam hal tersebut Muzammil juga menjelaskan masalah penegakan hukum di Indonesia sudah mulai menurun, serta tingkat kepercayaan kepada aparat penegak hukum mengalami penurunan signifikan, maka dari itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi turun pasca terjadinya kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.