Hal tersebut, ditergaskan oleh Kabid Pemberdayaan Peranan Perempuan Tunas Indonesia Raya (TIDAR) DKI Jakarta, Nessya Anditasari, Selasa 22 Maret 2022.
Sebagai kader perempuan yang aktif dalam organisasi kepemudaan sayap Partai Gerindra, Nessya sapaan akrabnya, terus mengajak kaum perempuan agar berperan dan aktif di dalam sistem politik.
"Alasannya amat sangat simple. Adanya kebijakan afirmasi yang mendorong 30 persen keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik, ada di DPR-RI, ada di DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten kota," terangnya.
Nessya menambahkan, kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki ada beberapa hal yang bersifat khusus dan lebih baik apabila diperjuangkan oleh perempuan sendiri sebagai representasi dalam pengambilan kebijakan.
"Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya, lebih mudah bagi perempuan untuk merasakan apa yang dirasakan perempuan lain atau memahami apa yang menjadi kepentingan sesama perempuan," ungkap Nessya.
Lebih jauh, kata Nessya, untuk itu merupakan salah satu alasan fundamental mendorong keterwakilan perempuan masuk ke dalam dunia pengambilan kebijakan, dunia politik.
Nessya anditasari kabid pemberdayaan peranan perempuan tidar dki jakarta mendorong kaum perempuan agar berperan dan aktif di dalam sistem politik. Menurutnya, sangat penting bagi perempuan berada di dalam sistem, terutama di dalam pemerintahan.
"Produk kebijakan diharapkan mencerminkan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan tersebut. Dengan demikian harapannya agar semua isu, semua masalah, semua keinginan perempuan bisa didengar," tandasnya.
Nessya menegaskan, peran perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan tidak perlu diragukan.
Mengingat, banyak perempuan di Indonesia dari dulu hingga saat ini mampu memberikan kiprah terbaiknya saat diberi kesempatan. Termasuk dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit sekalipun.
"Pada 2024 nanti, keterwakilan perempuan di parlemen harus terisi penuh. Ini bukan hanya sekadar syarat yang diberikan kepada partai politik dalam melakukan pencalonan tetapi betul-betul memberi tempat bagi perempuan untuk menjadi wakil rakyat di parlemen," tutup Nessya.