Hal ini mengundang reaksi ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bone Hamsir Kawaru, dia meminta pemerintah Kabupaten Bone mengevaluasi dan memberhentikan Direktur Utama (Dirut) RSUD Datu Pancaitana Kabupaten Bone sebagai bentuk komitmen nawa cita yang dibagun oleh pemerintah pusat hingga ke daerah.
“Ini tentu bisa merusak citra pemerintah daerah, olehnya itu kami meminta kepada Bupati Bone agar mengevaluasi Dirut RSUD Datu Pancaitana,” ungkap Hamzir
Menurut Hamzir, Penanggungjawab mobil ambulance di RSUD Pancaitana jika terkendala dengan aturan, maka bisa mengambil inisiatif dengan bicara dan berkomunikasi dengan baik untuk menghubungi mobil layanan sosial lainnya diluar pemerintahan.
“Jika pihak RSUD tidak bisa karena SOP dan lainnya setidaknya dia mau dengan kerelaannya menghubungi mobil layanan sosial lainnya yang ada di Kabupaten Bone, banyak kok warga Bone yang siap membantu kalau perlu kita patungan. karena masalahnya jika kejadian seperti ini dibiarkan akan berakibat fatal, apalagi Bone kedepan akan menjadi rumah sakit rujukan di beberapa wilayah,” paparnya
“Bagaimana bisa jadi rumah sakit rujukan daerah tetangga, jika kejadian seperti ini tidak mampu di manage dengan baik, ini menandakan kegagalan pimpinan RSUD dalam memberikan pengarahan untuk melayani dengan baik, bukan berorientasi uang semata,” terangnya.
Dia Mengajak kepada semua pihak untuk menjaga nama baik Kabupaten Bone dengan berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama masyarakat, terutama dalam hal pelayanan oleh aparat negara.
EDITOR USMAN