Pasalnya, meskipun pemindahan ibu kota negara merupakan kewenangan dari pemerintah, namun sebaiknya pemerintah tidak serta merta mengabaikan masukan dari masyarakat.
“Alasan apapun yang dikemukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ini perlu dikaji dengan seksama karena sekecil apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak langsung bagi masyarakat. Disinilah pentingnya peran dari DPR dalam menampung aspirasi dari masyarkat, jangan hanya besarnya kepentingan politis malah mengabaikan kepentingan rakyat”, tutur Jajat
Jajat menilai, salah satu kekhawatiran dari masyarakat terkait pemindahan ibu kota negara ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang didasari atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi perekonomian nasional di tengah utang yang terus bertumpuk.
Baca Juga : NCID Endus Motif Lain Dalam Pemindahan Ibu Kota
Pasalnya pemerintah selama ini selalu mengambil cara instan dalam mengatasi masalah keuangan seperti yang terjadi dalam kasus defisit BPJS, menaikan pajak, dan mencabut subsidi hingga pada akhirnya rakyat yang harus menanggung beban atas kebijakan pemerintah tersebut.
“Memindahkan ibu kota negara jangan hanya dijadikan ajang sensasi agar dicatatkan dalam sejarah, tapi lebih dari itu kepetingan rakyat tetap harus di kedepankan, saya kira pemindahan ibu kota ini sangat tidak tepat karena untuk saat ini belum ada hal yang bersifat mendesak, jika karena alasan demi pemerataan dalam kondisi saat ini lebih baik anggaran ratusan triliun tersebut digunakan untuk pembangunan yang lebih efektif dibanding memindahkan ibu kota negara yang tidak jelas alasannya”, tutup Jajat
Man