“Saya kira ini merupakan fenomena menarik, di satu sisi pemerintah begitu ngotot untuk mengejar berbagai proyek infrastruktur melalui kerjasama dengan berbagai investor asing, namun disisi lain bencana malah menimpa perusahaan BUMN itu sendiri, ini jelas ada kekeliruan yang sangat nyata dari maraknya pembangunan infrastruktur pemerintah yang terbukti malah menguntungkan perusahan baja asal Cina”, tutur Jajat.
Jajat menambahkan, situasi ini tidak hanya memerlukan jalan keluar sesegera mungkin, tapi dampak dari berbagai kebijakan Jokowi sendiri perlu di kaji ulang, kerjasama apapun termasuk dengan investor asing selama menguntungkan para pihak tentu sangat baik, tapi jika kenyataanya seperti sekarang bahkan malah merugikan perusahaan BUMN memerlukan evaluasi besar.
“Ini adalah bukti lemahnya lembaga pengawasan seperti DPR, jika sejak awal DPR menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga pengawasan tentu hal seperti ini bisa terdeteksi sejak dini, untuk itu diharapkan kedepan meskipun hampir mayoritas partai politik di DPR menjadi koalisi pemerintah tidak mengabaikna fungsinya sebagai lembaga pengawasan”, tutup Jajat