Berbeda dengan program tiga kartu baru yang digagas capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan menggunakan singgle identity number (NIK) di dalam e-KTP masyarakat tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi.
Hal itu seperti disampaikan Dewan Pakar Ekonomi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Laode Kamaluddin dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2019.
"Di dalam sistim pemetaan yang modern, orang menghindari banyak kartu. Satu kartu dianggap lebih mudah secara manajemen, dari operasional lebih murah dan lebih mudah digunakan," kata Laode.
Dihadapkan dengan konsep integrasi e-KTP ala Prabowo-Sandi, Laode mengatakan, program tiga kartu 'sakti' yang digagas Jokowi menjadi usang. Banyaknya program kartu yang digagas capres inkumben menunjukkan bahwa program tersebut tidak efisien.
"Di masa depan orang mengarah kepada kesederhanaan, secara kartunya itu satu, kemudian fungsinya diperluas. Kalau satu kartu satu fungsi, beratnya itu di manajemennya. Kalau satu kartu fungsi banyak, itu menunjukan bahwa small government kaya dengan fungsi. Sistim pelayanan akan lebih akurat," kata Laode.
Sementara itu, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahaean mengatakan, program integarasi e-KTP yang digagas Prabowo-Sandi adalah sesuatu yang mudah dilaksanakan. Sebab, kata Ferdinand, cikal bakal e-KTP adalah mengarah pada identitas tunggal warga negara Indonesia.
"Kalau kita mencontek Amerika di kartu itu nomor jaminan sosial masyarakatnya ada. Kita juga akan menjurus ke sana. Tetapi di tengah jalan karena e-KTP dicampuri kasus, akhirnya berubah. Sekarang Bang Sandi datang dengan gagasan untuk menyempurnakan ini, menjadikan ini menjadi nyata, jadi melakukan ini tidak sulit," kata Ferdinand.