 |
Kedatangannya bersama dengan sejumlah anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel adalah untuk mempertanyakan anggaran tebu yang tidak dikucurkan pemerintah pusat tahun lalu ke Sulawesi Selatan.
"Anggaran tebu tahun lalu untuk Sulsel tidak dikucurkan oleh Kementerian Pertanian maka kami datang untuk mempertanyakan hal tersebut agar hal itu tidak terulang lagi", ungkap legislator dari Dapil VIII Soppeng-Wajo ini.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan (DPW PPP Sulsel) ini juga meminta Direktur Jenderal Kementerian Perkebunan RI untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Sulsel.
"Persoalan tidak kucurnya anggaran tebu tahun lalu disebabkan karena keterlambatan usulan dari Dinas Perkebunan Sulsel dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani penerima bantuan".
"Ke depan kita minta pemerintah pusat agar berkoordinasi dengan, agar kami sebagai legislator dapat memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan agar persoalan yang dialami masyarakat dapat kita dapatkan solusinya bersama", ungkap Pung Etti sapaan akrab Andi Nurhidayati.
Hadir bersama Andi Nurhidayati di Kementerian Pertanian yaitu Fahruddin Rangga (Fraksi Golkar), Irwan Patawari (Fraksi Demokrat), dan M. Rajab (Fraksi NasDem).
USMAN AL-KHAIR LARAMPENG/MULIANA AMRI