BUGISWARTA.com, Sinjai---Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Bentuk Timpora.
Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Wilayah Sulawesi Selatan, menggelar kegiatan pembentukan Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone yang bertempat diruang pola kantor Bupati Sinjai. Rabu 29 Maret 2017.
Selain pembentukan timpora, juga dilaksanakan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Sulawesi Selatan H. Ramli, HS, SE, M. Ap. Asisten Administrasi Umum Drs. H. Akmal. MS.
Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, unsur Kemenkumham Kanwil Sulsel, unsur pemerintah kabupaten Sinjai, unsur pemerintah Kabupaten Bone, para unsur penegak hukum yang terdiri dari kepala kesatuan intelijen keamanan kepolisian resort Bone dan Sinjai, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Bone dan Sinjai, unsur pengamanan negara Kodim 1424 Sinjai, Kodim 1407 Bone, unsur instansi vertikal Kementerian Agama Kab. Sinjai dan Kab. Bone.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Haspion Irman SH selaku ketua panitia pembentukan Timpora mengatakan maksud dibentuknya timpora ini agar timpora menjadi wadah komunikasi antara para pejabat pemerintah ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten untuk menyatukan persepsi antara instansi sebagai upaya bersama dalam rangka pengawasan orang asing. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan pengkoordinasian, keterpaduan, penyelarasan tugas fungsi serta pertukaran informasi perkembangan pengawasan orang asing.
Sedangkan sambutan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan Ramli, HS, SE, M. AP. mengharapkan dengan terbentuknya Timpora ini bisa terjalin hubungan baik diantara anggota Timpora dalam rangka pengawasan dan kegiatan orang asing khususnya diwilayah Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone. Harapnya.
Selanjutnya Kadivim juga menyampaikan bahwa Sinjai dan Bone telah menjadi tempat tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga perlu menjaga terpeliharanya stabilitas daerah yang kondusif sehingga roda kegiatan pemerintahan maupun pembangunan berjalan lancar, serta antisipasi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat perlintasan keberadaan dan kegiatan orang asing. Jelasnya.
IZHAR/MULIANA AMRI
Selain pembentukan timpora, juga dilaksanakan sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Wilayah Sulawesi Selatan H. Ramli, HS, SE, M. Ap. Asisten Administrasi Umum Drs. H. Akmal. MS.
Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, unsur Kemenkumham Kanwil Sulsel, unsur pemerintah kabupaten Sinjai, unsur pemerintah Kabupaten Bone, para unsur penegak hukum yang terdiri dari kepala kesatuan intelijen keamanan kepolisian resort Bone dan Sinjai, Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Bone dan Sinjai, unsur pengamanan negara Kodim 1424 Sinjai, Kodim 1407 Bone, unsur instansi vertikal Kementerian Agama Kab. Sinjai dan Kab. Bone.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar Haspion Irman SH selaku ketua panitia pembentukan Timpora mengatakan maksud dibentuknya timpora ini agar timpora menjadi wadah komunikasi antara para pejabat pemerintah ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten untuk menyatukan persepsi antara instansi sebagai upaya bersama dalam rangka pengawasan orang asing. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan pengkoordinasian, keterpaduan, penyelarasan tugas fungsi serta pertukaran informasi perkembangan pengawasan orang asing.
Sedangkan sambutan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian Sulawesi Selatan Ramli, HS, SE, M. AP. mengharapkan dengan terbentuknya Timpora ini bisa terjalin hubungan baik diantara anggota Timpora dalam rangka pengawasan dan kegiatan orang asing khususnya diwilayah Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone. Harapnya.
Selanjutnya Kadivim juga menyampaikan bahwa Sinjai dan Bone telah menjadi tempat tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga perlu menjaga terpeliharanya stabilitas daerah yang kondusif sehingga roda kegiatan pemerintahan maupun pembangunan berjalan lancar, serta antisipasi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat perlintasan keberadaan dan kegiatan orang asing. Jelasnya.
IZHAR/MULIANA AMRI