Penulis : Andi Ridho Utama Ahmad
Sekretaris Umum HmI Cabang Bone
OPINI, Bugiswarta.com -- Korupsi adalah sebuah penyakit kronis dalam kehidupan masyarakat, terkadang seseorang yang terjangkit penyakit korupsi lupa dengan apa yang telah dilakukan bahkan lebih sering pura – pura lupa.
Korupsi bukan masalah muda untuk di selesaikan karena telah menjadi budaya dikalangan masyarakat, namun bukan tidak mungkin untuk di brantas.
Di Indonesia, kata korupsi bukan lagi bahasa yang tabu. setiap tahun kita sering mendengar kasus ini menjuat di media, meski terkadang tiba – tiba hilang dalam perbincangan. Bagai debu yang tertiup angin.
sejarah korupsi dalam perjalanan kenegaraan di Indonesia mungkin tercatat dan mungkin tidak dilupakan.
Dimana Catatan panjang tentang korupsi di Indonesia telah dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Pada masa kerajaan, korupsi telah banyak terjadi, biasanya karena motif perebutan kekuasaan. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa runtuhnya kerajaan -kerajaan besar di Indonesia seperti Sriwijaya dan Singasari dilatarbelakangi oleh korupsi pada masa itu. Pada masa itu, masyarakat belum mengenal korupsi.
Korupsi didominasi oleh kalangan raja dan sultan dari kerajaan tertentu dan lingkupnya belum menyebar ke luar kerajaan.
Pada masa penjajahan, korupsi juga merajalela. Tidak hanya korupsi oleh sultan-sultan kerajaan, korupsi juga dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan Portugis dan Belanda yang saat itu menduduki kekuasaan di Indonesia.
Pada masa itu, pejabat-pejabat penjajah mengkorup uang korpsnya, atau mengkorup keuangan instansi pemerintahan.
Pada masa penjajahan, banyak pula raja yang menerapkan sistem upeti untuk rakyat. Rakyat harus menyerahkan harta benda atau pangan dalam jumlah tertentu. Teknik tersebut ternyata juga ditiru oleh pemerintahan Belanda ketika menduduki Indonesia.
Pada masa ini, tindakan korupsi dilakukan oleh pejabat – pejabat tertentu untuk memperkaya diri sendiri.
Yahh….Sudah banyak cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, namun belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku – pelaku korupsi.
Di era kepemimpinan Jokowi – jk, kata korupsi belum saja hilang dalam perbicangan, masih selalu menjadi buah bibir yang menarik untuk di diskusikan.
Tahun 2015, Indonesia berada pada posisi 88 dalam indek persepsi korupsi. Meski masih jauh dari harapan, bukan berarti tidak mendapat nilai positif. Indonesia telah mampu melakukan sebuah perubahan dalam menuntaskan kasus korupsi ini.
Kemiskinan dan pertumbahan ekonomi yang semakin lambat adalah salah satu dampak yang sangat bisa dirasakan akibat tindakan korupsi ini.
Misal Dalam aspek perekonomian sendiri kita bisa melihat dampak itu.
1. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat Ada indikasi yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan pada distribusi pendapatan terutama di negara negara yang sebelumnya memakaii sistem ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama pada proses privatisasi perusahaannegara Lebih lanjut korupsi mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya dikarenakan
2. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (market failure). Ketika kebijakan dilakukan dalam pengaruh korupsi yang kuat maka pengenaan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.
3. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhimya menyumbangkan negatif value added.
4. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun.
5. Korupsi mereduksi peran pundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian property rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
6. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.
Kasus korupsi yang merajalela di kalangan pejabat – pejabat elit bahkan hingga masyarakat bawah sendiri tentu bukan tanpa sebab, Masalah itu mungkin sudah dipikirkann oleh bapak Negara saat ini Jokowi – Jk.
Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.
Yahh….Revolusi Mental adalah jargon di era jokowi – jk.
Revolusi mental adalah harapan untuk Indonesia agar lebih baik.
Penerapan dari berbagai aspek akan pentingnya revolusi mental akan memberikan angin segar untuk Indonesia. Karena dengan revolusi mental akan memberikan sebuah jiwa positif untuk bangsa Indonesia.
Seperti apa yang dikatakan Bung Karno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa.
Maka Penanam akan nilai revolusi mental di tengah masyarakat akan sangat memberikan pengaruh, khususnya terhadap kasus korupsi di Indonesia. lagi – lagi kasus korupsi yang menimpa pejabat – pejabat kita adalah karena jiwa yang tidak baik yang menjangkit dalam tubuh mereka.
Meski pada dasarnya revolusi mental adalah bahasa sangat sederhana namun memberikan implikasi yang jelas, namun meski tak mudah untuk dilakukan, apalagi bagi mereka yang sudah merasa nyaman. Maaf
Maka Peran pemerintah sendiri dan masyarakat pada umumnya yang akan menentukan nasib bangsa ini, Sikap pecaya diri, jujur, adil dan bertanggung jawab adalah cikal bakal agar indonesia bisa maju.
Saya, kami dan mereka hanya bisa berharap dan menitipkan mimpi ini kepada mereka yang menjadi pelaku kekuasaan saat ini. Masyarakat indonesia butuh perubahan, bukan janji politik.
Salam Anti Korupsi.