Dalam konteks itu, Pemerintah Indonesia perlu melihat pembangun Smelter di Papua secara integratif.
"keharusan membangun smelter di Papua akan menjadi bagian dari solusi menekan angka pengangguran dan kemiskinan di papua, keberadaan smelter juga diharapkan meningkat daya saing bagi rakyat Papua, yang jauh lebih penting dari itu adalah dengan keberadaa smelter di papua dapat menjadi perekat untuk harmonisasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah di Papua" Tegas Razikin
Karena itu Pemerintah harus memaksa PT Freeport, jika tidak ini akan menjadi masalah tersendiri bagi kondusifitas, karena dapat memicu perlawanan rakyat Papua.
"Sekarang seluruh elemen masyarakat di Papua, termasuk Gubernur dan Bupati- Bupati sangat tegas meminta Smelter itu di bangun di Papua, dan KTI Watch sangat mendukung ketegasan rakyat Masyarakat Papua dan Pemerintah serta PT Freeport harus menjawab itu dengan membatalkan rencana pembangunan Smelter di Gresik, Kata Razikin dengan tegas.
La Barakka