 |
| Foto FB Drg, Putih Sari |
Selain Putih Sari, dalam acara ini, KPPI juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perempuan pejuang politik dari partai lainnya. Penghargaan diberikan KPPI sebagai apresiasi atas kerja di bidang pendidikan politik, pemberdayaan perempuan, dan perbaikan kehidupan politik berbangsa dan bernegara yang telah dilakukan.
Atas penghargaan yang diberikannya itu, Putih Sari menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baginya, hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia.
"Dukungan masyarakat atas perjuangan perempuan harus terus ditingkatkan supaya tercapai kebijakan yang berkontribusi pada hak-hak perempuan, terutama kesetaraan gender," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2019).
Menurutnya, kehadiran perempuan di kancah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di DPR menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan.
"Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang cukup memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan publik akan sulit dibendung,"" ujar anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Lebih lanjut Putih mengatakan, belum semua masyarakat khususnya sesama kaum perempuan paham masalah politik. Bahwa sebenarnya politik itu sarana perubahan suatu bangsa, untuk itu ke depan pendidikan politik untuk perempuan harus ditingkatkan.
"Melalui pendidikan politik akan menumbuhkan kesadaran terhadap hak-hak politik dan kewajiban sebagai warga negara, serta perempuan sebagai agen perubahan," ujar ibu dua anak ini.
Rakernas KPPI dibuka oleh Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan RI. Dalam sambutannya disampaikan bahwa tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan, pemilu dinamis dapat terwujud salah satunya karena peran perempuan.
Kualitas pembangunan manusia yang menjadi konsentrasi pemerintah hari ini, dalam rangka memanfaatkan bonus demografi yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada 2030. Perempuan menjadi salah satu peran penting dalam akselerasi sumber daya manusia yang potensial.
"Untuk itu KPPI harus terus berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia melalui terwujudnya keterwakilan perempuan 30% di parlemen pada 2024," tandasnya.
RLS