Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim 'Orang Luar Yang Jadi Tumbal' (9)

Oleh Jose Manuel Tesoro

Majalah Asiaweek

====================

Artikel ini diterjemahkan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek Vo. 26/No. 8, 3 Maret 2000. Membaca artikel ini kita akan diantarkan oleh Tesoro kepada konstruksi fakta-fakta yang berbeda dengan stigma yang melekat pada berbagai peristiwa pada 1998

Satu pertanyaan yang akan selalu terlontar ketika membahas tragedi 1998 di Indonesia adalah: benarkah Prabowo adalah dalang yang sebenarnya?

Berita Sebelumnya : Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim 'Fitnah Penculikan' (8)

ORANG LUAR YANG JADI TUMBAL

Keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan dukungannya untuk Habibie mungkin membuatnya tamat, baik di mata publik maupun di mata Soeharto. Tetapi kesetiaanya pada kedua Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi bukti kuat yang melawan pernyataan bahwa dia merancang kerusuhan atau kudeta, yang akan membahayakan keduanya, baik Presiden Soeharto maupun Presiden Habibie. Pertanyaannya kemudian bukanlah “mengapa Prabowo berbalik melawan mertuanya, dan Habibie—sahabatnya”; pertanyaannya justru, “mengapa mereka berdua, Soeharto dan Habibie, malah kemudian berbalik melawan Prabowo”.

Berita Terkait :

Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.

Salah satu alasannya adalah posisi Prabowo. “Dia berpikir dirinya orang dalam, padahal dia consummate outsider,” tutur sejarawan Amerika, Daniel Lev. Pendidikan luar negerinya membawanya pada persepsi Barat, yang dalam hal politik membuatnya bertentangan dengan keluarga Soeharto dan angkatan bersenjata. Bahkan identitas muslimnya dianggap kurang kental oleh kelompok radikal yang bersekutu dengannya.

Bagi kaum konservatif, Prabowo dianggap menuntut terlalu banyak perubahan. Sedangkan bagi rezim yang berkuasa, dia nampak terlalu reformis. Jika dia memegang kekuasaan, sepertinya dia sebagai menantu Soeharto akan meneruskan kesinambungan kepentingan rezim. Singkatnya, ia tidak berada pada tempat yang tepat, juga tidak berada pada waktu yang tepat.

Faktor lain adalah reputasinya, entah itu sesuatu yang nyata, mitos, atau direkayasa. Reputasi itu mungkin menuntun beberapa anggota TGPF untuk mempercayai satu teori tertentu mengenai kerusuhan. Reputasinya itu memungkinkan munculnya kesalahpahaman mengenai penjagaan di sekitar kediaman Habibie. Reputasi Prabowo itu juga yang masih mengaitkannya dengan berbagai kekerasan di Indonesia, seperti kerusuhan yang berlanjut di Maluku.

Ada beberapa penjelasan yang mudah. Walaupun penjelasan yang lain terasa dipaksakan. Setelah Mei, Wiranto dijuluki “pro-reformasi”, “tentara profesional”, seseorang yang akan “mengawal tiap inci negaranya menuju demokrasi”. Suatu saat, ia lebih populer daripada Habibie, dan memiliki peluang bersaing merebut jabatan kepresidenan, sekalipun dikenal sangat loyal kepada Soeharto. Bagaimana bisa dia bekerjasama dengan lawan seperti ini? Pertanyaan lain: mengapa Wiranto memaksa membawa jajaran pimpinan senior muter ke Jawa Timur pada 14 Mei? Siapa yang bertanggung jawab untuk “pernyataan kesetiaan” militer tentang Soeharto? Mengapa dia menyuruh mahasiswa masuk parlemen dan membiarkan mereka mendudukinya sampai jatuhnya Soeharto?

Prabowo mengaku versi ceritanya benar, tidak kurang dan tidak lebih. Kejadian yang sama mungkin berbeda dilihat dari sudut pandang pihak lain: Soeharto, Habibie, anak-anak Soeharto, Wiranto.

“Saya harus sangat adil,” kata Prabowo tentang Wiranto. “Dia menginginkan reformasi, tetapi dia juga punya ambisi politik.” Dari sudut pandangnya sendiri, dirinya setia. Dari sudut pandang pihak lain, tindakannya dapat terlihat seperti rival yang mematikan, seorang pengkhianat, seorang konspirator. Saling curiga, bingung, dan salah pengertian sudah semestinya memiliki peranan dalam drama Mei 1998. Setiap pemain kunci mungkin berpikir pihak lain akan mengkhianatinya. Jika politik Indonesia disamakan dengan pertunjukan wayang, setiap pe-main sangat mungkin ketakutan oleh bayang-bayang pengkhianatan yang lain.

“Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”

Seseorang mungkin masih dapat menemukan plot dan kontra-plot. Tetapi untuk melihat lebih dari sekadar konspirasi, kita perlu memilah kebenaran-kebenaran yang kompleks dari bumbu-bumbu fiksi yang membuatnya jadi terlihat lebih menarik.

Apapun fakta di balik kerusuhan, cerita yang benar dan bisa dibuktikan akan bermanfaat. “Setelah TGPF,” Munir dari KONTRAS menekankan, “apa yang berkembang adalah tak mungkin menuduh Wiranto bertanggung jawab, walaupun dalam hirarki dialah yang ada di puncak. Ini adalah kemenangan politik Wiranto untuk meraih tiket menuju rezim baru, padahal dirinya bagian tak terpisahkan dari rezim lama yang tumbang.”

Akankah konsolidasi militer Wiranto dan kebangkitannya di bidang politik menjadi sesuatu yang mungkin tanpa berakhirnya Prabowo?

Bayangan bahwa Prabowo merupakan dalang di balik berbagai kerusuhan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang, semuanya kebanyakan muncul setelah Soeharto tumbang. Bisa dikatakan, semua stigma yang melekat pada diri Prabowo itu sebenarnya telah menyelamatkan posisi banyak orang dari rezim lama yang telah tumbang tadi.

“Dia seharusnya tak menjadi satu-satunya orang yang dipersalahkan untuk semua hal,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek. “Dia sekadar sasaran yang empuk.” Tapi itulah yang terjadi. Dengan dikambing-hitamkannya Prabowo, tidak seorangpun kemudian akan berusaha mencari tersangka lain, atau menuntut jatuhnya karir perwira lainnya. Tak seorangpun akan balas dendam terhadap orang-orang yang masih hilang. Tak seorangpun memerlukan pengakuan bersalah. Sejauh ada cukup kepercayaan bahwa masalah seseorang akan lenyap bila ada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok, yang dapat dipersalahkan dan ke-mudian disingkirkan. (Dengan reportase tambahan oleh Arif Mustolih, Jakarta)

*) Tulisan ini merupakan terjemahan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek No. 8/Vol. 26, 3 March 2000.