Oleh Jose Manuel Tesoro
Majalah Asiaweek
==============
Artikel ini diterjemahkan dari laporan investigasi yang ditulis Majalah Asiaweek Vo. 26/No. 8, 3 Maret 2000. Membaca artikel ini kita akan diantarkan oleh Tesoro kepada konstruksi fakta-fakta yang berbeda dengan stigma yang melekat pada berbagai peristiwa pada 1998.
DALANG
Bahkan, setelah digeser dari jabatannya, dibuang oleh sekutunya, dan dijatuhkan oleh saingannya, hal terburuk masih menanti Prabowo. Bulan berikutnya, para perwira yang dianggap dekat dengannya dimutasikan atau dinonaktifkan. Pada 25 Juni, Wiranto menggeser Syafrie dari jabatan Pangdam Jaya, sebuah permulaan dari perombakan besar-besaran di tubuh militer. Setelah berdirinya Dewan Kehormatan Perwira, Komandan Jen-deral Kopassus Muchdi dan seorang kolonel Kopassus dicopot dari jabatannya.
Sosok Prabowo Subianto
Sosok Prabowo Subianto
Ditambah lagi beredarnya rumor yang makin kencang bahwa Prabowo dan anak buahnya telah menyebabkan kerusuhan Mei. Pada 23 Juli, Habibie menyusun 18 anggota TGPF untuk menemukan “dalang” di balik kerusuhan massal di 6 kota besar, termasuk Jakarta. Setelah bekerja tiga bulan, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR, aksi-aksi demonstrasi dan tragedi Trisakti semua berhubungan erat dengan kerusuhan.
BUKA : Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim 'Pengunduran Diri' (4)
BUKA : Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim 'Pengunduran Diri' (4)
Butir pertama dari sembilan rekomendasi adalah agar pemerintah melakukan pengusutan terhadap pertemuan 14 Mei di Kostrad untuk “menemukan peran Letjen Prabowo dan sekutu-sekutunya dalam proses yang mengarah pada kerusuhan”.
Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim ‘Kerusuhan' (3)
Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim ‘Kerusuhan' (3)
“Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.”
BAca Juga : Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim ‘Rangkaian Kejadian (2)
Dalam ringkasan eksekutif yang disebarkan ke berbagai media massa, tidak disebut nama Prabowo sebagai dalang kerusuhan. Tapi tuduhan itu mengarah padanya, pada pertemuan 14 Mei, dan sebelas kali penyebutan namanya. Itu lebih dari Syafrie, yang namanya disebut empat kali, atau Wiranto, yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima TNI. Nama Wiranto hanya disebutkan sekali, itupun sebagai salah satu penandatangan dekrit yang membentuk TGPF.
Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim (I)
Dalam ringkasan eksekutif yang disebarkan ke berbagai media massa, tidak disebut nama Prabowo sebagai dalang kerusuhan. Tapi tuduhan itu mengarah padanya, pada pertemuan 14 Mei, dan sebelas kali penyebutan namanya. Itu lebih dari Syafrie, yang namanya disebut empat kali, atau Wiranto, yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima TNI. Nama Wiranto hanya disebutkan sekali, itupun sebagai salah satu penandatangan dekrit yang membentuk TGPF.
Prabowo Kambing Hitam Pergantian Rezim (I)
“Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
Prabowo mengecam berbagai insinuasi dalam laporan tersebut. “Apa motivasi kami merancang kerusuhan,” ia bertanya. “Kepentingan kami adalah mempertahankan kekuasaan. Saya bagian dari rezim Soeharto. Jika Pak Harto bertahan tiga tahun lagi, saya mungkin sudah jadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan saya, selain berlawanan dengan prinsip saya.” Dia menganggap laporan itu tidak logis. “Bagaimana mungkin saya mengadakan pertemuan merancang kerusuhan pada tanggal 14?” tanyanya. “Padahal kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan yang menemui saya adalah kaum oposisi Orde Baru.”
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Dia rnembantah kesan bahwa dia anti Cina. Katanya, seperti pada umumnya orang Indonesia, dia tidak setuju kalau etnis minoritas Cina mengendalikan sebagian besar perekonomian. “Para pengusaha Cina berpikir saya akan menyingkirkan mereka. Tapi model ekonomi saya adalah kebijakan ekonomi baru Malaysia.”
Prabowo, Ghost Fleet, Realita Bangsa, Utang 7000 T dan Nyanyian Setya Novanto
Prabowo, Ghost Fleet, Realita Bangsa, Utang 7000 T dan Nyanyian Setya Novanto
Apakah ini berarti dia tidak memulai kerusuhan untuk memberi pelajaran pada etnis Cina?
“Kalaupun Anda tak percaya jika saya masih memiliki rasa kemanusiaan,” bantahnya, “kalau kami menghancurkan etnis Cina, perekonomian kami juga ikut hancur. Ini seperti bunuh diri. Jika saya memulai kerusuhan, mengapa saya tidak dijatuhi dakwaan?! Sebab, bukti-bukti akan mengarah pada mereka yang menuduh saya.”
Untuk menemukan bukti-bukti dimaksud, saya mengamati dokumen-dokumen hasil kerja TGPF. Saya menyimak dengan teliti semua salinan sampai volume enam. (Hanya volume pertama, yang berisi ringkasan eksekutif, yang dibagikan ke media massa untuk dipublikasikan).
Empat dari lima volume lainnya berisi laporan korban dan kerusakan, kisah saksi mata tentang kerusuhan dan pemerkosaan, dan percobaan un-tuk mengenali pola kejadian. Satu volume berisi transkrip wawancara terhadap perwira-perwira militer yang sedang bertugas pada saat kerusuhan itu terjadi. Sebagai tambahan, saya berbicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, seperti sejarawan Hermawan Sulistyo, yang memimpin 12 anggota tim yang bekerja keras di lapangan.
Apakah kerusuhan sengaja direncanakan? Banyak orang yang melaporkannya kepada tim percaya kerusuhan itu direncanakan, tetapi tidak ada bukti sedikit pun dalam enam volume dokumen yang menguatkan pernyataan saksi mata, atau yang memberi petunjuk tentang siapa orang yang berada di balik kerusuhan.
Awal-mula kerusuhan tetap menjadi satu pertanyaan tak terjawab. Inilah yang hendak dikaitkan dengan pertemuan 14 Mei. Namun, ketika saya berbicara pada tiga orang dari mereka yang hadir, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua menyangkal keterkaitan mereka dengan kerusuhan. Mereka mengulangi penyangkalannya pada konferensi pers sehari setelah laporan TGPF dipublikasikan. Kesaksian mereka nampak cocok dengan pengakuan Prabowo.
Benarkah Panglima Kostrad dengan sengaja membiarkan kerusuhan terjadi di luar kendali? Akan sangat sulit baginya untuk bertindak, karena ia tidak mempunyai wewenang. Di bawah prosedur baku, Kapolda menangani keamanan kota. Komando diambil alih Komandan Garnisun (Pangdam Jaya) jika polisi tidak mampu memulihkan ketertiban.
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Faktanya, ini diakui oleh Kapolda Mayjen Hamami Nata kepada TGPF pada 28 Agustus 1998, dan dibenarkan oleh Syafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan kapan saat penyerahan komando tersebut, yaitu sore hari tanggal 14 Mei. Gerombolan perusuh mulai menyerang pos-pos polisi, sehingga polisi menarik diri untuk menghindari jatuhnya korban. Sejak sore tanggal 14 Mei itu, Syafrie mengambil alih. Tanggal 15 Mei, kerusuhan meluas.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Syafrie dengan tegas menyangkal jika Prabowo memegang kendali terhadap dirinya. “Prabowo tidak pernah memengaruhi saya,” ujar Syafrie. “Dia itu teman saya, tetapi saya harus memegang prosedur dalam tugas saya.”
Kenyataannya, atasan langsung Syafrie adalah Wiranto.
Pengumuman laporan TGPF ditunda sampai 3 November karena adanya pertentangan di dalam komisi. “Situasinya sangat bernuansa politik,” tambah anggota TGPF, Nursjabani Katjasungkana. “Opini telah terbentuk. Dalam proses merangkai fakta, sulit memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini.”
Perdebatan tak dapat dihindarkan antara anggota komisi yang sipil dan militer, di antara mereka yang ingin membatasi pada temuan bukti-bukti yang dapat diterima menurut hukum, dan mereka yang menganggapnya sebagai “fakta sosial”. Satu hal yang menggemparkan dari temuan fakta adalah jumlah korban pemerkosaan. Sulistyo menyebutkan bahwa dari 109 kasus pemerkosaan yang dilaporkan, timnya hanya bisa memverifikasi 14 kasus. Akan tetapi beberapa orang dalam komisi yang telah menerima laporan kasus langsung dari korban, merasa bahwa jumlah tersebut seharusnya lebih tinggi. Angka yang muncul pada laporan akhir adalah 66 kasus pemerkosaan yang telah diverifikasi, ditambah 19 korban pelecehan dan kekerasan seksual.
Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Transkrip dan kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Syafrie kepada TGPF tentang kegiatan mereka antara tanggal 12-14 Mei menyebutkan informasi yang sama dari yang mereka katakan pada saya selama hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menolak bahwa telah terjadi adanya campur tangan dari luar yang mempengaruhi penyelidikan. Beberapa anggota mengatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh prasangka mereka sendiri atau tentang rumor keterkaitan Prabowo dengan kerusuhan.
Tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil KSAD Subagyo dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Kehormatan Perwira yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, anggota tim meminta Subagyo mencari hubungan antara hilangnya empat aktivis pada puncak kerusuhan dengan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidaknya dalam catatan, tidak berhasil menemukannya. Tapi pada laporan akhir, tetap dilukiskan hubungan antara penculikan Prabowo sebelum Mei dan kerusuhan massal di bulan Mei.
Ketua Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KONTRAS), Munir, tidak melihat adanya suatu hubungan. “Pada bulan Mei, saya melihat adanya pergerakan di dalam elit politik yang mendorong berubahnya situasi politik,” katanya. “Ini berbeda dengan penculikan-penculikan, yang merupakan sebuah konspirasi untuk mempertahankan sistem.”
Salah satu anggota TGPF, I Made Gelgel, melihat masalah ini adalah dari cara menafsirkarmya. “Itu tidak masuk akal,” katanya. “Di satu sisi Pra-bowo ingin melindungi kekuasaan mertuanya, dan pada sisi lainnya merancang kerusuhan.”
Sumber Soedoet Pandang