BUGISWARTA.com, Sinjai -- Terkait Angkutan Umum Damri yang dinilai merugikan
para supir angkutan umum biasa. Olehnya itu supir angkutan umum bermula di
Lapangan Sinjai Bersatu, berkumpul bersama. Kemudian melanjutkan ke kantor DPRD
Sinjai untuk menyampaikan aspirasi.
Hadir dalam aksi tersebut bukan
hanya massa dari Kabupaten Sinjai, tapi juga ada beberapa orang dari Palattae,
Kabupaten Bone. Yang masing-masing mengaku, mengalami penurunan pendapatan
selama Damri beroperasi.
Setelah lama berorasi di depan
gedung DPRD Sinjai, kemudian akhirnya dipersilahkan masuk untuk berdialog lebih
jauh. Diterima di ruang pola Kantor DPRD
Sinjai, puluhan Supir angkutan umum rute Sinjai-Makassar yang tergabung dalam
Assosiasi Driver Sinjai menyampaikan aspirasinya. Kamis, (15/06).
Wakil Ketua II DPRD Sinjai, H. Andi
Kartini, SP., M.SP menerima langsung aspirasinya. "Sebenarnya ini pernah dibahas
sebelumnya. Sudah kita rapat, dan kita sudah menindaklanjuti, tinggal kita akan
menunggu hasilnya," jelasnya.
Ashar selaku koordinator aksi
menanggapi bahwa, hal tersebut seharusnya diselesaikan segera karena menyangkut
kehidupan supir.
"Kami juga butuh hidup, dan
kami juga punya anak istri di rumah yang butuh makan. Apalagi hanya ini
pekerjaan kami, tentunya kami juga sangat menyesalkan Bupati Sinjai khususnya,
karena hanya Sinjai yang menerima Damri," Ashar menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD
Sinjai, Jamaluddin, SH mengajukan kata yang seperti biasa, bahasa akrabnya akan
tetap menindak lanjuti.
"Kami akan tindak lanjuti
aspirasi kalian Pak, secepatnya," singkat Jamaluddin.
Ashar menambahkan, "kalau
memang pihak perhubungan tidak mampu mengelola Damri. Hapuskan saja. Dan ini
kami datang baik-baik dan kalau tidak ada tindak lanjut yang baik, kami tidak
bertanggung jawab bila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan
terjadi," kuncinya.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris
Kepala Dinas Perhubungan Andi Muh. Idnan juga menanggapi bahwa pihaknya tetap
berusaha untuk mengatur soal Damri.
"Kalau soal Damri, itu sebenarnya kewenangan dari
pusat. Tapi akan kita koordinasikan kembali kepada kementerian. Apalagi sudah
menjadi rahasia umum, bahwa di Sulawesi Selatan sendiri marak kendaraan plat
hitam yang dipakai angkut penumpang. Dan itu yang akan kita legalkan
kedepannya, semoga bisa menjadi angkutan yang lancar dan aman." Tuturnya.
BURHAN/MULIANA
AMRI